PEKALONGAN, (HUMAS) — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan memberikan dorongan besar dalam mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan keuangan. Para pejabat perbendaharaan, terdiri dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para Bendahara, turut serta dalam kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekalongan, bertempat di Aula KPPN Pekalongan, Rabu (08/05/2024)
Fokus utama dari sosialisasi ini adalah penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), sebuah inovasi yang masih minim pemanfaatannya di lingkungan pemerintahan. Dalam acara ini, para peserta, yang terdiri dari berbagai satuan kerja di lingkup layanan KPPN Pekalongan, diundang untuk berdiskusi dan mencari tahu hambatan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi KKP.
Menurut Kepala KPPN Pekalongan, Darmawan, “Digitalisasi pengelolaan keuangan merupakan langkah maju yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana publik. KKP adalah salah satu alat yang dapat membantu dalam mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan pemerintah.”
Sementara itu, dalam sesi diskusi, para peserta mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan KKP, antara lain kurangnya pendampingan dari Bank penerbit KKP, minimya pemahaman tentang prosedur penggunaan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan kekhawatiran akan keamanan data. Namun demikian, pada akhir kegiatan mereka menyepakati dan menyatakan ikrar bersama untuk melakukan komitmen bersama dalam mensukseskan program pemerintah dalam penggunaan KKP di lingkungan pemerintahan.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai pengelola keuangan di Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Kami mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan publik, dan kami siap untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru,” ujar Masdar Hilmi salah satu peserta dari Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
Dengan semangat untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan pemerintah, diharapkan bahwa kegiatan seperti sosialisasi dan monev ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam percepatan adopsi teknologi digital di sektor pemerintahan. (MTb)
