KAJEN, (HUMAS) — Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong percepatan dan efektivitas program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Rapat Koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Jumat (11/07/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar.
Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya pembentukan tim koordinasi yang solid, penyusunan langkah-langkah strategis, serta pemutakhiran data sasaran penerima manfaat agar program MBG berjalan efektif, merata, dan tepat sasaran. “Segera bentuk tim koordinasi yang mampu bekerja cepat dan tepat. Kita harus memastikan data sasaran penerima MBG benar-benar valid, agar program pemerintah ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita yang membutuhkan,” ujar Yulian Akbar.
Rakor dilanjutkan dengan pemaparan dari Koordinator MBG Wilayah Kabupaten Pekalongan sekaligus Kepala SPPG Khusus Kabupaten Pekalongan, Nauf Mawla Sidqi. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini telah beroperasi tiga Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) di Kabupaten Pekalongan, yakni dua di Kecamatan Wonopringgo dan satu di Kecamatan Tirto. “Ke depan akan ada penambahan SPPG di beberapa kecamatan. Kami mencatat ada sekitar 81 SPPG mitra atau mandiri yang sudah mengajukan dan kini sedang dalam proses perizinan,” jelas Nauf.
Ia menambahkan bahwa bertambahnya jumlah SPPG akan menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan penerima manfaat MBG, termasuk bagi siswa madrasah dan santri pondok pesantren.
Kemenag Usulkan Santri dan Murid Madrasah Jadi Penerima
Dalam kesempatan tersebut, Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kab. Pekalongan, Moh. Irkham, mengusulkan agar murid madrasah dan santri pondok pesantren juga dapat menjadi bagian dari penerima manfaat program MBG. Menurutnya, selama ini segmen ini belum tersentuh karena keterbatasan jumlah SPPG yang aktif.
“Kami berharap, setelah adanya penambahan SPPG, murid madrasah dan santri pondok pesantren juga bisa menikmati manfaat dari program MBG. Ini bagian dari upaya memastikan keadilan bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Pekalongan,” ujar Irkham.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi lintas sektor, baik pemerintah daerah, Kemenag, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memastikan implementasi program MBG berjalan optimal di Kabupaten Pekalongan. (IRKHM/MTb)
