JEDDAH, (HUMAS) – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, telah melakukan pertemuan penting dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F. Al Rabiah, di Jeddah. Pertemuan ini membahas upaya meningkatkan layanan bagi jemaah haji Indonesia, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh jemaah lansia.
Setelah pertemuan tersebut, Menag Nasaruddin Umar memimpin rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anhar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Muchlis M. Hanafi, serta Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
“Ada tiga komponen utama yang kami bahas bersama Menteri Haji Saudi, semuanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia,” ujar Menag pada Rabu (15/1/2025).
Tiga Komponen Penting yang Dibahas
1. Tambahan Kuota Petugas Haji
Menag menyoroti pentingnya tambahan kuota petugas haji untuk mendampingi jemaah, terutama yang sudah lanjut usia (lansia). Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) menunjukkan bahwa lebih dari 42 ribu jemaah lansia berusia 65 tahun ke atas berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Selain itu, ada sekitar 10 ribu kuota prioritas yang dialokasikan bagi lansia.
Saat ini, kuota petugas haji Indonesia hanya 2.210 orang. Hal ini dinilai kurang memadai, mengingat setiap kelompok terbang (kloter) dengan jumlah jemaah hingga 400 orang hanya didampingi tiga petugas. “Kami juga harus memperhatikan pembagian gender petugas untuk melayani jemaah dengan lebih baik,” tambah Menag.
2. Pembebasan Biaya Masuk Masyair
Menag melobi Menteri Haji Saudi agar petugas haji Indonesia dibebaskan dari biaya masuk Masyair (Arafah-Muzdalifah-Mina). Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan Saudi pada musim haji 1446 H. “Kami berharap, seperti tahun lalu, petugas bisa tetap bebas biaya,” jelasnya.
3. Penerapan Skema Tanazul
Menag mengusulkan skema Tanazul untuk mengurangi kepadatan di Mina. Skema ini memungkinkan jemaah yang tinggal di sekitar Jamarat untuk kembali ke hotel saat fase Mabit. Dengan demikian, jemaah tetap dapat memenuhi kewajiban Mabit tanpa harus bermalam di tenda Mina yang padat. “Skema ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan dan memberikan kenyamanan lebih bagi jemaah,” kata Menag.
Pujian untuk Manajemen Haji Indonesia
Menag juga menyampaikan bahwa manajemen penyelenggaraan haji Indonesia mendapat pengakuan internasional. Banyak negara datang untuk mempelajari sistem pengelolaan haji Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah merancang program haji dengan sangat baik. Ini juga menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya.
Selain bertemu Menteri Haji dan Umrah, Menag juga bertemu dengan beberapa stakeholder penyedia layanan haji di Arab Saudi untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan haji tahun ini.
Dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak, diharapkan layanan haji bagi jemaah Indonesia tahun ini semakin baik, terutama dalam memberikan perhatian khusus kepada jemaah lansia. (Humas)
